Page 71 - BAB I
P. 71

Permasalahan  lain  yang  melilit  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  adalah

                                   kurang kondusifnya iklim Usaha . Hal ini terutama berkaitan dengan belum
                                   tuntasnya  penanganan  aspek  Legatitas  badan  Usaha    dan  kelancaran

                                   prosedur  perizinan,  penataan  lokasi  Usaha  ,  biaya  transaksi/Usaha    tinggi,
                                   infrastruktur,  kebijakan  datam  aspek  pendanaan  untuk  Usaha    Mikro  dan

                                   Kecil,  kebijakan  aspek  informasi,  kemitraan,  pemberian  kesempatan
                                   berUsaha  ,  promosi  dagang  dan  dukungan  kelembagaan  yang  kurang

                                   mendukung,  serta  perlunya  peningkatan  koordinasi  antar  instansi  terkait.

                                   Selain itu pelaksanaan otonomi darah dirasakan belum sepenuhnya optimal,
                                   karena  kurang  berpihaknya  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan

                                   pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro. Eksistensi  Koperasi dan Usaha
                                   Mikro  juga  masih  selalu  di  pandang  sebelah  mata,  bahkan  berkembang

                                   pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, seolah

                                   pemberdayaan adalah bagian dan program charity dan belas kasihan.


                                   Di  samping  permasalahan-permasalahan  tersebut,  pemberdayaan  Koperasi
                                   dan Usaha Mikro pada tahun 2017-2019, juga akan menghadapi tantangan

                                   untuk  berperan  mengatasi  persoalan  sosial  ekonomi  seperti  penyediaan
                                   lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Dengan pemahaman yang

                                   utuh terhadap potensi dan permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut,

                                   kiranya  dapat  menggugah  kesadaran  dan  semangat  kebangsaan,  bahwa
                                   keberadaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  merupakan  alat  yang  penting  dan

                                   strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Terlebih di banyak negara
                                   maju,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  menjadi  kekuatan  utama  dalam

                                   perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap
                                   kebijakan ekonomi pemerintah.



                                   Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro juga berkaitan erat dengan upaya
                                   untuk  mencapai  Suistinable  Development  Goals  (SDG’s)  yang  ditujukan

                                   pada  pencapaian  hak-hak  dasar  kebutuhan  hidup  bagi  segenap  bangsa
                                   Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan

                                   dan  kelaparan  yang  ekstrim,  mendorong  kesetaraan  gender  dan

                                   pemberdayaan  perempuan,  dan  membangun  kemitraan  global  dalam
                                   pembangunan  terutama  dengan  mengembangkari  Usaha    produktif  yang

                                   layak dijalankan untuk kaum muda.













                                                           Review Renstra   DKUPP 2014-2019           62
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76