Page 9 - Bahan Ajar Digital kewenagan lembaga negara menurut UUD 1945
P. 9

2.  PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

                                                                                      1)    Presiden
                                                                              dan      wakil     presiden

                                                                              dipilih  langsung  oleh
                                                                              rakyat      dalam        satu
                                                                              pasangan  calon  (Pasal  6
                                                                              A(1) UUD 1945).
                                                                                      2)    Syarat

                                                                              menjadi            presiden
                          lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang pasal 6 (2) UUD
                          1945 Amandemen.

                     3)  Kekuasaan  presiden  meliputi  menurut  UUD  1945  amandemen
                          adalah sebagai berikut.
                         a. Membuat undang-undang bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20)

                         b. Menetapkan peraturan pemeriontah (Pasal 5 (2))
                         c. Memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  angkatan  darat,  laut  dan  udara
                            (Pasal

                         d. Menyatakan  perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan
                            negara lain   atas persetujuan DPR (Pasal 11).
                         e. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
                         f. Mengangkat          dan  menerima  duta  dan  konsul                   dengan
                                  memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
                         g. Memberi        grasi    dan      rehabilitasi     dengan      memperhatikan
                            pertimbangan  MA (Pasal 14 (1))
                         h. Memberi        amnesti       dan     abolisi      dengan      memperhatikan
                            pertimbangan DPR (Pasal 14 (2))
                          i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
                          j. Membentuk  dewan  pertimbangan  yang  bertugas  memberikan
                            pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (Pasal 16)
                         k. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara (Pasal 17)
                            Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)












                              Bahan Ajar PKN Kelas X Kewenangan Lembaga-lembaga Berdasarkan UUD 1945      6
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14