Page 23 - Renstra ESDM 2021-2026
P. 23
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan
Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kewenangan pusat dan
kewenangan daerah. Konsekuensi dari perubahan kebijakan ini
menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap
kewenangan pemerintah daerah, antara lain kewenangan urusan
energi dan sumber daya mineral hanya diberikan kepada
pemerintah provinsi, sehingga pada pemerintah kabupaten/kota
sudah tidak ada lagi SKPD yang khusus menangani urusan energi
dan sumber daya mineral.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2020
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan
sebagai berikut :
a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.
Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan 11
