Page 26 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)
        P. 26
     RANGKUMAN MATERI
                          1. Kata Kunci
                              Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi
                          pada bab ini adalah kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan
                          kekuasaan, kementerian negara, dan pemerintahan daerah.
                          2. Intisari Materi
                           a.  Pada  dasarnya  sistem  pemerintahan  yang  diterapkan  di
                               Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.
                               Akan  tetapi,  terdapat  perbedaan  dalam  hal  operasionalisasi
                               sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-
                               Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  sebelum  perubahan  dengan
                               yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun
                               1945  sesudah perubahan.
                           b.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                               menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut
                               sistem  pembagian  kekuasaan  bukan  pemisahan  kekuasaan.
                               Pembagian kekuasaan di negara kita   dilakukan   dengan   dua
                               cara,   yaitu   secara   horisontal   (pembagian kekuasaan negara
                               antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal
                               (pembagian  kekuasaan  negara  antara  pemerintah  pusat  dan
                               pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota).
                           c.  Kementerian  negara  dibentuk    bertujuan  untuk  membantu
                               presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan.
                               Setiap  kementerian  dipimpin  oleh  seorang  menteri  yang
                               bertanggung jawab kepada presiden.





