Page 28 - Info Akuakultur 95 Desember 2022

Liputan Khusus

perikanan dilakukan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang kelautan
dan perikanan, gubernur, bupati/
walikota, administrator KEK dan
Kepala badan pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kewenangan Pengawasan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan dilakukan oleh Polsus WP3K
dan Pengawas Perikanan. Definisi
Pengawas Perikanan adalah Pegawai Suasana Forum Konsultasi Publik KKP di GMB IV, Jakarta
Negeri Sipil ( PNS ) yang mempunyai
tugas mengawasi tertib pelaksanaan berikutnya. Dalam hal hasil inspeksi memperoleh dukungan dari KKP
ketentuan peraturan perundang- lapangan telah dilakukan selama serta pelayanan dan komunikasi yang
undangan di bidang perikanan. Indikator 2 ( dua ) tahun berturut-turut diberikan sangat baik dan efisien.
pengawasan perizinan berusaha dan Pelaku Usaha belum dinilai Kami sebagai pengguna pelayanan
berbasis risiko meliputi : patuh atau mendapatkan nilai untuk Penerbitan sertifikat nomor
1. tata ruang dan standar bangunan kepatuhan baik/kurang baik, maka pendaftaran obat ikan (registrasi
Gedung; K/L/D menindaklanjuti dengan produk) dan Penerbitan surat
keterangan pemasukan obat
ikan (rekim).
“Menurut team kami
sangat efisien dimana
disediakan loket PTSP
,banyak petugas yang
selalu ready, seperti untuk
submission registrasi dan
terkait surat menyurat
serta tersedia loket untuk
konsultasi, hal ini sangat
membantu kami. Kami
berterima kasih atas support
M. Saprudin Yuli Pancawati Dewinita Yuliani
KKP serta mohon untuk
2. standar kesehatan, keselamatan, mengevaluasi Perizinan Berusaha atas dipertahankan dan ditingkatkan,
dan/atau lingkungan hidup; kegiatan usaha tersebut. K/L/D dapat ”tambah Yuli.
3. standar pelaksanaan kegiatan mengusulkan melalui sistem OSS Senada dengan Yuli, Dewinita
usaha; untuk mengeluarkannya dari daftar Yuliani dari PT Agroveta
4. persyaratan dan kewajiban; rencana inspeksi lapangan tahunan Husada Dharma, menurutnya
5. kewajiban atas penyampaian berikutnya. penyederhanaan pelayanan
laporan. pendaftaran obat ikan sampai dengan
Dalam hal hasil inspeksi Aplikasi di Lapangan terbit PB UMKU yang sebelumya
lapangan, Pelaku usaha dinyatakan Yuli Pancawati dari PT Intervet manual pengajuannya sekarang
patuh, maka Sistem OSS dapat Indonesia, selama ini kami telah menjadi online via OSS.
mengeluarkan dari daftar prioritas bekerja sama dengan KKP dan proses Adanya persamaan KBLI antara
rencana inspeksi lapangan tahunan tersebut berjalan sangat baik serta Obat hewan (di Kementerian

28 Edisi No. 95/Tahun VIII/Desember 2022 | Info Akuakultur