Page 7 - E-MODUL PPKN
P. 7
3. Prinsip dan Asas Otonomi Daerah
a. Prinsip Otonomi Daerah
1) Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa
daerah diberikan kewenangan untuk mengatur semua urusan
dan kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan bidang
politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan,
keamanan dan fiskal nasional.
2) Prinsip otonomi nyata mengandung arti bahwa setiap daerah
diberi kebebasan, kewenangan, dan kewajiban yang
dilakukan secara nyata sesuai dengan ciri khas dan potensi
daerah yang dikuasainya.
3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab mengandung arti
bahwa otonomi yang dilakasanakan harus sejalan dengan
tujuan diberikannya otonomi, yang dasarnya untuk
memberdayakan daerah untuk meningkatkan kesejateraan
rakyat.
b. Asas Otonomi Daerah
1) Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus Urusan
daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom.
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur
dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.
3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6
