Page 13 - Buku Prediksi Soal UKOM Mahasiswa Pendidikan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) Tahun 2025

Kasus 2 ─ Etika Profesi dan Hukum Kesehatan
Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan
transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga
penyelenggaraan rekam medis diselenggarakan secara elektronik.
Seorang PMIK di sebuah rumah sakit melakukan transfer data rujukan
pasien dan resume medis pasien ke rumah sakit lain. Namun, pasien
meragukan keamanan dan perlindungan data kesehatan dirinya.
Peraturan perundang-undangan apakah yang mengatur hal tersebut?

A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
C. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022
D. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008
E. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022

Pembahasan: Dasar hukum penyelenggaraan rekam medis elektronik
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mencabut Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam
Medis. Pasal 2 mengatur bahwa pengaturan rekam medis bertujuan
untuk:
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
2. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan rekam medis;
3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data
rekam medis; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang
berbasis digital dan terintegrasi.
Pasal 29 mengatur bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi
prinsip keamanan data dan informasi, meliputi: a. kerahasiaan, b.
integritas, dan c. ketersediaan. Berdasarkan hal tersebut jawaban yang
benar adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008.
Kunci jawaban: D. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008

6 | Prediksi Soal UKOM Mahasiswa Pendidikan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) 2025