Page 16 - Tata Hukum Indonesia
P. 16
HUKUM TATA NEGARA
Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu Negara yang memproklamasikan
kemerdekaannya setelah perang dunia ke II berakhir maka Pancasila
dijadikan falsafah Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.
Berbicara tentang demokrasi, R Kranenburg mendefinisikan demokrasi
adalah pemerintahan oleh rakyat. Sejarah demokrasi dimulai pada zaman
Yunani Kuno abad 6 s/d 3 SM yang dilaksanakan secara langsung, terbatas
pada golongan laki-laki, budak-budak, dan wanita tidak bebas
menyampaikan pendapat. Demokrasi pada abad pertengahan, munculnya
agama Kristen yang dikuasai Paus dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan
zaman renaissance adalah urusan agama dan Negara harus dipisahkan,
kekuasaan Negara harus dibatasi.
Indonesia memiliki instruktur politik pada satu lembaga Negara yaitu
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Presiden yang dibantu wakil presiden, dewan pertimbangan agung (DPA),
Mahkamah Agung (MA), dan badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara
formal, kehidupan kenegaraan Indonesia ini berada ditangan lembaga-
lembaga Negara besar tersebut.
