Page 25 - Tata Hukum Indonesia
P. 25
HUKUM PERDATA
Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
A. PENDAHULUAN
Hukum perdata terbagi atas 2 macam, yaitu hukum perdata materiil
dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil lazimnya disebut
dengan hukum perdata saja. Sedangkan untuk hukum perdata formil,
lazimnya disebut hukum acara perdata. Kebanyakan para sarjana
menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan
perseorangan atau kepentingan pribadi yang berbeda dengan hukum publik
yang mengatur kepentingan umum. Selanjutnya hukum perdata ada yang
tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata tertulis merujuk kepada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum perdata
tidak tertulis ialah Hukum Adat. Dalam Bab ini, kita akan membahas hukum
perdata yang termuat dalam KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya.
B. PENGERTIAN HUKUM PERDATA
Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain (Abdulkadir
Muhammad,2000). Sedangkan menurut menurut Wiryono Prodjodikoro,
hukum perdata adalah sebagai hukum yang mengatur kepentingan
