Page 32 - Tata Hukum Indonesia
P. 32
PERSONA NON GRATA DALAM HUKUM
DIPLOMATIK
Edmondus Sadesto Tandungan, S.H., M.H.
Universitas Kristen Indonesia Paulus
A. PENDAHULUAN
Negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional.
Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan
Kewajiban Negara, disebutkan bahwa negara sebagai pribadi hukum
internasional harus memiliki syarat-syarat, yaitu a. penduduk tetap; b.
wilayah yang tertentu; c. pemerintah; dan d. kemampuan untuk melakukan
hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Penduduk yang tetap,
wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai unsur
konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain disebut dengan unsur
deklaratif. Negara yang telah memenuhi keempat syarat tersebut dapat
dikatakan telah memiliki kepribadian atau personalitas internasional, di
mana negara tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan
internasionalnya secara penuh dan eksklusif.
Salah satu bentuk kegiatan internasional yang dapat dilakukan oleh
negara yang berdaulat adalah melakukan hubungan diplomatik dengan
negara lain. Perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun
