Page 40 - Tata Hukum Indonesia

HUKUM DAGANG

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN
Pembagian Hukum Privat ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang
itu sendiri bukanlah suatu pembagian yang asasi, akan tetapi pembagian
tersebut merupakan sebuah sejarah dari Hukum Dagang. Pembagian
tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 1 KUHD (Kitab Undang-
undang Hukum Dagang) yang di mana menyatakan:
“Bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan dalam
penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam
penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu”.
Pada kenyataannya membuktikan bahwasanya pembagian tersebut
bukanlah pembagian yang asasi yaitu:
1. Perjanjian jual beli yang di mana merupakan perjanjian yang penting
dalam perdagangan, kemudian tidaklah ditetapkan dalam KUHD akan
tetapi telah diatur dalam KUHPerdata;
2. Perjanjian pertanggungan atau biasa dikenal dengan asuransi yang
sangat penting dalam keperdataan yang kemudian telah ditetapkan
dalam KUHD.