Page 23 - E-Modul Mitigasi Bencana Alam
P. 23

komet  yang  melintas  di  dekat  bumi,  memasuki  atmosfer  bumi,  dan/atau  menghantam

                       bumi,  dan  oleh  perubahan  kondisi  antarplanet  yang  mempengaruhi  magnetosfer  bumi,
                       ionosfer,  dan termosfer.

               C.  Siklus Penanggulangan  Bencana
                         Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,

                    penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  adalah  serangkaian  upaya  yang  meliputi

                    penetapan  kebijakan  pembangunan  yang  beresiko  timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan
                    bencana, tanggap  darurat dan rehabilitasi.

                         Menurut  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Nomor
                    4  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan  Bencana,  rangkaian

                    kegiatan  penanggulangan  bencana  dapat  digambarkan  melalui  siklus  seperti  pada  gambar

                    berikut.















                                              Gambar  10. Siklus  Penanggulangan  Bencana
                           Sumber:  https://www.researchgate.net/figure/Gambar-41-Tahapan-penanggulangan-
                                   bencana-Meskipun-dari-gambar-41-terdapat_fig3_328230942


                         Secara  umum,  perencanaan  dalam  penanggulangan  bencana  dilakukan  pada  setiap

                    tahap berikut:
                    1.  Tahap Pra bencana

                        a.  Dalam  situasi  tidak terjadi bencana
                            1)   Perencanaan  penanggulangan  bencana.

                            2)  Pencegahan  dilakukan  dengan  cara  mengurangi  ancaman  dan  kerentanan  pihak
                               yang  terancam  bencana.

                            3)  Pemanduan  dalam  perencanaan  pembangunan,  dilakukan  oleh  pemerintah  atau

                               pemerintah  daerah melalui  koordinasi,  integrasi,  dan sinkronisasi
                            4)  Persyaratan  analisis  resiko bencana
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28