Page 32 - E-Modul Mitigasi Bencana Alam

b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perungang-undangan;
c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi tanggap darurat;

e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dam

internasional;
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi BNPB sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta aktif dan efisien; dan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.

Dibawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melaksanakan
tugas penanggulangan bencana di seluruh Indonesia ada Badan Penanggulangan Bencana

daerah (BPBD) yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik

Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan
oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah yang

melakukan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini dibentuk oleh pemerintah
daerah melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas:
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan

bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan merata.