Page 19 - Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan NKRI_Rinne Dwi Safitri

Selain itu, pelaksanaan KLB harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis
Tinggi Partai.

“Ketiga pasal tersebut tidak dipenuhi sama sekali, tidak dipenuhi oleh para
peserta KLB ilegal tersebut. Faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat
tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing.
Faktanya para ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB, mereka
setia dan solid pada partai,” ujar AHY.

AHY menekankan bahwa seluruh perwakilan berada di daerah masing-masing,
dan apabila ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan Ketua DPC dan
mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, itu adalah berita bohong.
“Tentu saya harus jelaskan di sini supaya tidak ada kesimpangsiuran dan tidak
ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar
adanya,” imbuh AHY.

KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Medan, memilih
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Sementar itu,
Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20210305/15/1364434/kudeta-
demokrat-ahy-klb-deli-serdang-bodong

Pertanyaan:

Di dalam negara yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan di
antara warga masyarakat atau golongan-golongan merupakan hal yang wajar.
Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering kali mengakibatkan konflik,
bahkan mengakibatkan terjadi perpecahan. Demikian halnya sebuah partai
politik pun dapat terjadi konflik internal. Permasalahannya sekaranag
bagaimana partai politik mengorganisir dirinya agar terbebas dari ancaman
perpecahan sehingga tidak mengganggu sistem politik negara? Bagaimana pula
hubungan antara partai politik dengan rakyat pendukungnya agar dapat terjadi
kerja sama yang baik? Sajikan deskripsi anda dalam bentuk Ms. Word
kemudian kirim ke email e-book mewaspadaiathg@gmail.com

10