Page 22 - Modul MP

Materi Pelatihan Dasar 1 - Modul Kebijakan PIS-PK
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

pejabat Kementerian Kesehatan untuk bertanggung jawab terhadap
wilayah binaan tertentu. Bimbingan atau pembinaan tidak dilakukan
secara sendiri-sendiri oleh setiap program kesehatan, melainkan secara
terpadu secara tim. Untuk itu, setiap tim yang hendak melakukan
kunjungan ke provinsi binaannya, harus terlebih dulu mempelajari IKS
tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dari provinsi yang
bersangkutan. Selain itu juga mengkaji profil kesehatan dari provinsi yang
bersangkutan. Tim yang akan melakukan kunjungan sebaiknya sudah
memiliki agenda permasalahan yang akan dibantu pemecahannya di
provinsi yang dikunjunginya sebelum datang berkunjung.

4. Pemantauan dan Pengendalian
Pemantauan dan pengendalian dilaksanakan dengan mengembangkan
sistem pelaporan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian
Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dapat mengetahui IKS
tingkat provinsi dari masing-masing provinsi di Indonesia, dan menghitung
IKS tingkat nasional. Rumus-rumus yang digunakan serupa dengan yang
digunakan di tingkat kecamatan/kabupaten/kota/provinsi untuk
menghasilkan gambaran tingkat nasional. Gambaran yang diperoleh
digunakan sebagai pembanding (benchmarking) guna memacu kompetisi
sehat antar-provinsi dalam mencapai Provinsi Sehat. Kementerian
Kesehatan juga dapat melakukan pemeringkatan/pemetaan.

IV. Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor
Masalah kesehatan adalah masalah yang multi dimensi, yakni banyak sekali
faktor penentu (determinan)nya. Sebagian besar faktor penentu tersebut
bahkan berada di luar jangkauan (tugas dan wewenang) sektor kesehatan.
Misalnya, salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap Angka
Kematian Ibu melahirkan adalah karena banyaknya terjadi pernikahan dan
kehamilan dalam usia yang masih sangat muda. Untuk itu diperlukan
pengaturan agar tidak terjadi pernikahan dalam usia yang terlalu muda.
Penyusunan dan penerbitan peraturan tentang hal ini jelas berada di luar tugas
dan wewenang sektor kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, disadari bahwa keberhasilan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga juga sangat ditentukan oleh
peran dan tanggung jawab sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan (lintas
sektor).
Sebagaimana telah dikemukakan, keberhasilan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, yang

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 20