Page 25 - Modul Estimasi Biaya Konstruksi kelas XI semster 1

- Dokumen lelang termasuk perubahannya
- Dokumen penawaran penyedia jasa
- Evaluasi panitia lelang
- Kontrak (dokumen yang ditandatangani)
- Addendum

d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Dalam Undang – Undang pun mengatur jasa konstruksi yang menjamin bahwa
dokumen kontrak menjamin perjanjian dokumen tersebut. Undang – undang ini
disahkan pada 12 januari 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,
menggantikan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang disahkan oleh
Presiden Republik Indonesia Prof. B.J. Habibie. Secara umum, Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi membahas dan
mengatur hal – hal sebagai berikut

 Bab I Ketentuan Umun

Pada bagian ini, berisi 1 Pasal yang mendefenisikan beberapa kata dan istilah yang
dianggap penting khususnya dalam pengaturannya dalam undang-undang ini.

 Bab II Asas dan Tujuan

Bab ini menjelaskan tentang asas jasa konstruksi, yaitu tentang dasar pijakan
penyelenggaraan jasa konstruksi. Dan Tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi.

 Bab III Tanggung Jawab dan Kewenangan

Bab ini menguraikan tanggung jawab dan kewenangan yang sistematik dimulai
dari Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Pusat, Kewenangan Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi, hingga Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 Bab IV Usaha Jasa Konstruksi

Bab ini mengatur tentang Bagian Kesatu : Struktur Usaha Jasa Konstruksi
khususnya terkait dengan Jenis, Sifat, Klasifikasi dan Layanan Usaha, Bentuk dan
Kualifikasi Usaha. Bagian Kedua : Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi. Bagian
Ketiga : Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi khususnya tentang Tanda Daftar
Usaha Perseorangan dan Izin Usaha, Sertifikat Badan Usaha dan Tanda Daftar
Pengalaman. Bagian Keempat : Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha
Perseorangan Jasa Konstruksi Asing. Bagian Kelima : Pengembangan Usaha Jasa
Konstruksi. Bagian Keenam : Pengembangan Usaha Berkelanjutan.

 Bab V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

21