Page 15 - UPAYA PREVENTIF MENANGKAL HOAX
P. 15

D A S A R HUKUM P E N A N G A N A N

                                                 K O N T E N INTERNET NEGATIF





       UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008                  P P No.71/2019 tentang PSTE:
       tentang ITE:
                                                                             Pasal 5
       Pasal 4 0                                                             Ayat (1)
       Ayat (2):                                                             Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memastikan Sistem
       Pemerintah melindungi kepentingan u m u m  dari segala jenis          Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
       gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Inform asi Elek tronik dan     Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-
       Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai          undangan.
       dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
                                                                             Ayat (2)
       Ayat (2a):                                                            PSE wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi
       Pemerintah WAJIB melakukan pencegahan penyebarluasan dan              penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
       penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang      yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
       memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
       perundang-undangan.                                                   Pasal 95:
                                                                             Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebarluasan dan
       Ayat (2b):                                                            penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
       Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),       memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
       Pemerintah BERWENANG melakukan pemutusan akses dan/atau               perundang-undangan, dilakukan dengan cara:
       memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk            a.pem utusan Akses; dan/ atau
       melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau      b.memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
       Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.         melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
                                                                             Dokumen Elektronik tersebut.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20