Page 22 - Permen PANRB No. 9 Tahun 2021
P. 22

- 22 -



                                                    lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat

                                                    nasional atau internasional;
                                              26.  mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  kerjasama

                                                    lintas    sektoral     program      bimbingan       atau

                                                    penyuluhan  dengan  lembaga  pemerintah  atau
                                                    swasta       terkait     tingkat     nasional       atau

                                                    internasional;

                                              27.  mendesain  pengembangan  model  atau  metode
                                                    atau program bimbingan atau penyuluhan bagi

                                                    kelompok sasaran masyarakat umum dan atau

                                                    khusus tingkat IV;
                                              28.  mengembangkan  model  atau  metode  atau

                                                    program  kegiatan  bimbingan  atau  penyuluhan

                                                    pada kelompok sasaran masyarakat umum dan
                                                    atau khusus tingkat IV; dan

                                              29.  menyusun           pedoman         bimbingan         atau
                                                    penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat

                                                    umum dan atau khusus tingkat IV.

                                   (3)  Penyuluh  Agama  yang  melaksanakan  kegiatan  tugas
                                         jabatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

                                         nilai  Angka  Kredit  tercantum  dalam  Lampiran  I  dan

                                         Lampiran  II  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
                                         dari Peraturan Menteri ini.

                                   (4)  Rincian  uraian  kegiatan  tugas  Jabatan  Fungsional
                                         Penyuluh      Agama       untuk      setiap    jenjang     jabatan

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

                                         ditetapkan oleh Instansi Pembina.


                                                               Bagian Keempat

                                                                  Hasil Kerja


                                                                    Pasal 9

                                   (1)  Hasil  kerja  tugas  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Agama
                                         kategori  keterampilan  sesuai  dengan  jenjang  jabatan

                                         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

                                         a.   Penyuluh Agama Terampil, meliputi:
                                              1.    rencana kerja operasional;
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27