Page 6 - Permen PANRB No. 9 Tahun 2021
P. 6

- 6 -



                                   18.  Hasil  Kerja  Minimal  adalah  unsur  kegiatan  utama  yang

                                         harus  dicapai  minimal  oleh  Penyuluh  Agama  sebagai
                                         prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

                                   19.  Karya  Tulis/Karya  Ilmiah  adalah  tulisan  hasil  pokok

                                         pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
                                         disusun  oleh  Penyuluh  Agama  baik  perorangan  atau

                                         kelompok di bidang bimbingan atau penyuluhan agama.

                                   20.  Instansi  Pembina  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Agama
                                         yang  selanjutnya  disebut  Instansi  Pembina  adalah

                                         kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah

                                         di bidang agama.
                                   21.  Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan

                                         pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.


                                                                    BAB II

                                                KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN
                                                 KLASIFIKASI ATAU RUMPUN JABATAN



                                                                Bagian Kesatu
                                                    Kedudukan dan Tanggung Jawab



                                                                    Pasal 2
                                   (1)  Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis

                                         fungsional  bimbingan  atau  penyuluhan  agama  dan
                                         pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.

                                   (2)  Penyuluh  Agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  secara
                                         langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat

                                         pimpinan  tinggi  pratama,  pejabat  administrator,  atau

                                         pejabat  pengawas  yang  memiliki  keterkaitan  dengan
                                         pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

                                   (3)  Kedudukan  Penyuluh  Agama  sebagaimana  dimaksud

                                         pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
                                         analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan

                                         analisis  beban  kerja  dilaksanakan  sesuai  dengan

                                         ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11