Page 33 - E-MODUL_NI WAYAN ARIATI_1917011053
P. 33
pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh
masyarakat. Sebaliknya semakin menjauh garis Kurva Lorenz dari garis diagonal,
semakin tidak merata distribusi pendapatan. Kriteria Bank Dunia dalam menghitung
persentase distribusi pendapatan, menurut Kriteria Bank Dunia yang menjadi
patokan adalah 40% penduduk termiskin kriterianya sebagai berikut.
1. Jika 40% penduduk termiskin menikmati < 12% pendapatan nasional maka
ketimpangan tinggi.
2. Jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% - 17% pendapatan nasional, maka
ketimpangan sedang.
3. Jika 40% penduduk termiskin menikmati > 17% pendapatan nasional, maka
ketimpangan rendah.
4. Kemiskinan dan Ketimpangan
PNB dan pendapatan perkapita belum menunjukkan tingkat kesejahteraan atau
kemakmuran masyarakat. Beberapa tolak ukur yang dikembangkan pakar ekonomi
untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat sebagai berikut.
a. Kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah kebutuhan fisik seperti makanan,
minuman dan pakaian. Tolak ukur ini sering digunakan instansi pemerintah
untuk menilai wajar tidaknya upah pekerja.
b. Kemiskinan anbolut menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen
c. Dank Dunia membuat indeks kemiskinan yang berlaku yang berlaku untuk
negara berkembang. Ambang kemiskinan adalah tingkat pemenuhan kebutuhan
fisik sebanyak 2.100 kalori sehari yang dinyatakan dalam uang. Jika
dikalkulasikan dalam mata uang, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan
internasional sebesar US$ 1,25 perkapita perhari. Artinya penduduk yang
dianggap miskin didunia memili pengeluaran kurang dari US$ 1,25 per hari.
d. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tolak ukur Bank Dunia yaitu rata-rata
pengeluaran per kapita penduduk dalam memenuhi 2.100 kalori per hari,
ditambah kebutuhan minimal lain meliputi perumahan, pakaian, kesehatan, dan
pendidikan.
5. Cara Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan
Ada beberapa cara mengatasi ketimpangan menurut Bank Indonesia yaitu antara lain
sebagai berikut.
a. Memperbaiki layanan umum. Peningkatan layanan umum seperti di desa,
kecamatan dan kabupaten merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk
27

