Page 10 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\
P. 10
(tailor made).
Dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas, Politeknik melaksanakan misi-misi strategis
yang mencakup penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dengan pembelajaran STEM
berstandar global, penelitian terapan untuk solusi industri, pengabdian masyarakat dalam
pengembangan ekosistem industri kecil dan menengah, pengembangan kompetensi digital
industri 4.0, pembangunan inkubator bisnis industri, skema dan uji kompetensi, serta
penyelenggaraan kelas industri yang sesuai kebutuhan tenaga kerja. Bertekad untuk terus
berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri petrokimia Indonesia melalui
pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing global.
B. Dasar Hukum Kerjasama
Kerja sama antara Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan mitra kerja
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan
Tinggi sebagai Badan Hukum.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
4
