Page 24 - PPh Pasal 23

Diminta:

a. Hitunglah PPh pasal 23, bagimana pemungutan pajaknya?
b. Bagaimana seandainya PT. Multi Jasa Rental (MJR) belum dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak?
c. Jika CV. Candra Gemilang (CG) belum menerima bukti potong atas pemotongan

pajak oleh PT. Multi Jasa Rental, bagaimana jurnal CV. (CG)

Jawab :
a. Perhitungan PPh pasal23

Perhitungan PPh pasal 23 yaitu; penghasilan dari sewa mobil adalah dikenakan
dengan tarif 2 % dari jumlah bruto, yaitu:

Dasar pengenaan pajak PPh pasal 23

= Jumlah Bruto = 2% x DPP

= Rp 30.000.000 = 2% x Rp 30.000.000
= Rp 600.000

PT. MJR selaku penyedia jasa harus memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% atau

sebesar Rp 600.000,- dari pembayaran persewaan mobil tersebut, dan pemotongan

pajak tersebut merupakan kredit pajak bagi CV. CG. Sedangkan kewajiban bagi CV.
Candra Gemilang (CG) adalah memungut PPN sebesar 10% yang merupakan Pajak

Masukan bagi PT. MJR.
b. Perlakuan PPN Masukan Bagi Non PKP

Jika PT. MJR belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sesuai

dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak
diperkenankan untuk memungut PPN, sehingga tidak ada mekanisme untuk

memperhitungkan kredit PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, dan untuk
pembayaran PPN Masukan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya Fiskal.

c. Bukti Potong Belum Diterima

Dalam praktik pelaksanaan perpajakan, seringkali pajaknya sudah dipotong akan
tetapi bukti potongnya belum dibuat dan diserahkan ke penerima penghasilan. Oleh

karena itu perlu bagi penerima penghasilan (CV. CG) untuk menciptakan kontrol
guna mendeteksi hal tersebut. Bentuk kontrol tersebut bisa dibuat dalam jurnal

penerimaan pembayaran sewa nya dengan mengganti UM PPh pasal 23 dengan

21