Page 39 - Bahan Ajar PPKN OLIVE

Kegiatan 3

Dampak penyelenggara pemerintahan yang tidak transparan
Salah satu yang menjadi permasalahan bangsa dalam pemerintahan dewasa ini

yakni adanya prktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan tindakan
yang dilakukan oleh individu dan lembaga sehingga menimbulkan kerugian

negara. Perbuatan korupsi harus disikapi perbuatan tercelah. Oleh karena itu,

setiap anggota masyarakat harus mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan
tercela dan berupaya semaksimal mungkin berbuat menuju ke arah cita-cita

pemerintahan yang baik.

Menurut gaffar, setidaknya ada 8 (delapan) aspek mekanisme penge,olaan
negara yang haru dilakukan secara transparan yaitu:

1. Penetapan posis, jabatan, atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat puplik

3. Pemebrian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan

5. Kesehatan

6. Moralitas para pejabat dan apartur pelayanan puplik
7. Keamanan dan ketertiban

8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
Dalam pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan yang transparan

(terbuka), akan memeberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk
ikut berpartisipasi karena hal itu merupakan hak asasinya, sesuai dengan

ketentuan pasal 28F UUD 1945. Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam

pengambilan keputusan, baik langsung maupun memlalui lembaga perwakilan
yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut

dibangun berdasarkan kebebesan berkumpul dan mengungkapkan pendapat

sebagai bentuk perwujudan dari tanggung jawab warga masyarakat terhadap
pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tidaklah mudah, tetapi

harus ada suatu upaya untuk mewujudkannya. Proses mewujudkan pemerintahan
yang baik tersebut harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hukum

(rule of law) dengan supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang rensponsif,

34