Page 32 - MODUL X MIPA BIRU

KEWENANGAN LEMBAGA

NEGARA MENURUT UUD NRI
TAHUN 1945

A. Supra Struktur dan Infra struktur Politik
1. Pengertian Sistem Politik Indonesia
Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti
kota yang bersatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai
siyasah yang berarti strategi. Dari pengertian Sistem dan politik diatas, beberapa ahli
mendefinisikan tentang sistem politik, sebagai berikut :
1) David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi
yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai mana dialokasikan
secara otoritatif kepada masyarakat.
2) Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu: pola
yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas
tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
3) Rusandi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai
macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit
dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.
Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai
keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan
tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola
hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
2. Supra-struktur Politik Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi,
wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini
dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politk
yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Presiden/Wakil Presiden
5) Mahkamah Agung
6) Mahkamah Konstitusi
7) Komisi Yudisial
8) Badan Pemeriksa Kekuangan

Modul PPKn 10 | 27