Page 1011 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.509 -28-

14. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian data

pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat

hasil tangkapan ikan;
15. laporan hasil pengawasan nelayan penangkap benih

bening lobster dan/atau benih ikan yang diatur

pengelolaannya;
16. Laporan hasil pemeriksaan keberadaan instalasi

pengolahan air limbah pada usaha pengolahan

dan/atau pembudidayaan ikan;
17. laporan hasil pemeriksaan data pengawasan

pemanfaatan kawasan konservasi;

18. laporan hasil pemeriksaan data pengawasan
pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang

dilindungi;

19. laporan pemantauan perkembangan tindak lanjut
laporan dan/atau pengaduan masyarakat;

20. laporan pelaksanaan tindakan paksaan pemerintah

dan sanksi administratif;
21. laporan pengawalan tersangka dan barang bukti

Tindak Pidana Perikanan;
22. laporan hasil pemeriksaan data penyusunan laporan

kinerja pengawasan;

23. dokumen verifikasi materi teknis/substansi teknis
Pengawasan Perikanan.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Pengawas

Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1), Asisten Pengawas Perikanan yang berada 1 (satu)

tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.