Page 1018 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1018

2022, No.509
                                                          -35-



                                   (3)   Penilaian  kinerja  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas

                                         Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

                                         partisipatif,  dan  transparan  sesuai  ketentuan  peraturan
                                         perundang-undangan.



                                                                   Pasal 20
                                   Penilaian  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21

                                   meliputi:

                                   a.    SKP; dan
                                   b.    perilaku kerja.



                                                                Bagian Kedua
                                                                      SKP



                                                                  Paragraf 1
                                                                    Umum



                                                                   Pasal 21
                                   (1)   Asisten Pengawas Perikanan wajib menyusun SKP setiap

                                         awal tahun.
                                   (2)   SKP  merupakan  target  kinerja  Asisten  Pengawas

                                         Perikanan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang

                                         bersangkutan.
                                   (3)   SKP  untuk  setiap  jenjang  jabatan  diambil  dari  uraian

                                         kegiatan  tugas  jabatan  sebagai  turunan  dari  penetapan

                                         kinerja unit kerja.


                                                                   Pasal 22
                                   (1)   Target  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21

                                         ayat  (2)  terdiri  atas  kinerja  utama  berupa  target  Angka

                                         Kredit  dan/atau  kinerja  tambahan  berupa  tugas
                                         tambahan.

                                   (2)   Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         diuraikan      dalam      bentuk       kegiatan      sebagaimana
                                         tercantum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian

                                         tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   1013   1014   1015   1016   1017   1018   1019   1020   1021   1022   1023