Page 1018 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1018
2022, No.509
-35-
(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Bagian Kedua
SKP
Paragraf 1
Umum
Pasal 21
(1) Asisten Pengawas Perikanan wajib menyusun SKP setiap
awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Asisten Pengawas
Perikanan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.
(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian
kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan
kinerja unit kerja.
Pasal 22
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

