Page 1037 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1037
2022, No.509 -54-
(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
BAB XV
ORGANISASI PROFESI
Pasal 52
(1) Setiap Asisten Pengawas Perikanan merupakan anggota
Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia.
(2) Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia bertugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(3) Ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur
dengan peraturan Himpunan Pengawas Perikanan
Indonesia setelah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
Pasal 53
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Himpunan
Pengawas Perikanan Indonesia bersifat koordinatif dan
fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan.
