Page 1095 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 41 -

Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,

Pengawas Kelautan mendokumentasikan Hasil Kerja yang
diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya.

(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat

meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik

Hasil Kerja Pengawas Kelautan.
(3) Hasil penilaian dan PAK Pengawas Kelautan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian
kinerja Pengawas Kelautan.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 33
Usul PAK Pengawas Kelautan diajukan oleh:

(1) pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada

Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Kelautan Ahli Utama dan Pengawas Kelautan Ahli Madya

di unit kerja pusat pada Instansi Pembina;

(2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
Pengawas Kelautan Ahli Madya di lingkungan Instansi

Daerah;

jdih.menpan.go.id