Page 1106 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1106
- 52 -
e. jumlah pengenaan sanksi adminstratif, penanganan
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
Tindak Pidana Kelautan, dan penyelesaian sengketa
di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
(2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan
dari Menteri.
Pasal 47
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan
sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengawas Kelautan ditetapkan oleh Instansi
Pembina.
BAB XI
KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Standar Kompetensi
Pasal 48
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Pengawas Kelautan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
jdih.menpan.go.id

