Page 1124 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
NO TUGAS JABATAN UNSUR SUB UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/OUTPUT KODE ANGKA PELAKSANA
KEGIATAN KREDIT KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perencanaan Pengawasan
Penyusunan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir
Pengawasan Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan D. Pemberdayaan kelompok 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di
Wilayah Laut, Pesisir dan Wilayah Laut, Pesisir dan Pengelolaan Wilayah Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil dalam rangka penegakan
masyarakat pengawas
Pulau-Pulau Kecil yang oleh Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Pulau-Pulau peraturan perundang-undangan, yang bersifat pre-emptif
usaha wilayah laut, pesisir
kuasa undang-undang Kecil a Menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ Dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ 070 1,13 Ahli Utama
dan pulau pulau kecil
diberikan wewenang substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas
kepolisian khusus di bidang kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil
pengelolaan wilayah laut,
pesisir, dan pulau-pulau b Melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan Dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan 071 0,41 Ahli Madya
kecil pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau kecil Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil
c Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan Dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan 072 0,17 Ahli Muda
pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di
wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil
d Melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok Laporan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok 073 0,09 Ahli Pertama
masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, dan pulau
pulau pulau kecil pulau kecil
E. Tindak lanjut hasil 1 Penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif untuk
Pengawasan Pengelolaan menilai tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan
Wilayah Laut, Pesisir dan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
Pulau-Pulau Kecil a Menyusun kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian Dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian 074 1,11 Ahli Utama
materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan
terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil
b Melakukan evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan Dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan 075 0,46 Ahli Madya
tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
c Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat Dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat 076 0,16 Ahli Muda
kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
d Melakukan identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, Dokumen identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, 077 0,10 Ahli Pertama
gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah laut, pesisir, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah laut,
dan pulau-pulau kecil pesisir, dan pulau-pulau kecil
2 Penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat represif non-
yustisiil
a Melakukan supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau Dokumen hasil supervisi penanganan pasca pencemaran 078 1,24 Ahli Utama
kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut,
pulau-pulau kecil pesisir dan pulau-pulau kecil
b Menyusun rencana operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam Dokumen rencana operasi terpadu dan/atau operasi intelijen 079 0,40 Ahli Madya
kegiatan pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau dalam kegiatan pengawasan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan
pulau kecil pulau pulau kecil
c Melakukan operasi terpadu dan/atau operasi intelejen dalam Dokumen operasi terpadu dan/atau operasi intelejen dalam 080 0,29 Ahli Muda
kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil egiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil
d Melakukan penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga Dokumen Berita acara penangkapan di tempat kepada pelaku 081 0,07 Ahli Pertama
melakukan pelanggaran pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau- yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan wilayah laut,
pulau kecil pesisir, dan pulau-pulau kecil
e Melakukan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara Laporan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara 082 0,23 Ahli Muda
tindak pidana di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- tindak pidana di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik Pulau-Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik
f Melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen Dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen 083 1,25 Ahli Utama
dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau
kecil kecil
g Penanganan Barang Hasil Pengawasan pengelolaan wilayah laut,
pesisir dan pulau pulau kecil
1) Menyusun rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan 084 0,05 Ahli Pertama
pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil
Melakukan evaluasi penanganan barang hasil pengawasan Dokumen evaluasi penanganan barang hasil pengawasan 085 0,15 Ahli Muda
2) pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
3 Pengenaan Sanksi Administratif pelanggaran di bidang pengelolaan
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
a Melakukan verifikasi dugaan pelanggaran di bidang pengelolaan Laporan hasil verifikasi dugaan pelanggaran di bidang 086 0,19 Ahli Muda
wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil