Page 114 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 114

- 7 -



                                         jabatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
                                         undangan.


                                                                    Pasal 3

                                   Teknisi  Akuakultur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2

                                   merupakan jabatan karier PNS.


                                                                Bagian Kedua

                                                       Klasifikasi/Rumpun Jabatan


                                                                    Pasal 4

                                   Jabatan  Fungsional  Teknisi  Akuakultur  termasuk  dalam
                                   klasifikasi/rumpun ilmu hayat.



                                                                    BAB III
                                          KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL



                                                                    Pasal 5
                                   (1)  Jabatan  Fungsional  Teknisi  Akuakultur  merupakan

                                         Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

                                   (2)  Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur kategori
                                         keterampilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dari

                                         jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
                                         a.  Teknisi Akuakultur Pemula;

                                         b.  Teknisi Akuakultur Terampil;

                                         c.  Teknisi Akuakultur Mahir; dan
                                         d.  Teknisi Akuakultur Penyelia.

                                   (3)  Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  ditetapkan  sesuai
                                         dengan      ketentuan      peraturan       perundang-undangan

                                         tercantum  dalam  Lampiran  III  dan  Lampiran  IV  yang
                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan

                                         Menteri ini.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119