Page 1158 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1158

2022, No. 511
                                                          -15-




                                              1.    menyusun rencana operasi armada Pengawasan
                                                    Pengelolaan  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan  Pulau-

                                                    Pulau Kecil;
                                              2.    memeriksa       laporan      rutin    pelaku      usaha

                                                    pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau

                                                    kecil;
                                              3.    memeriksa       laporan      rutin    pelaku      usaha

                                                    pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

                                              4.    menyusun  rekapitulasi  rekomendasi  impor
                                                    komoditas pergaraman;

                                              5.    memeriksa       laporan      rutin    pelaku      usaha

                                                    pemanfaatan ruang laut;
                                              6.    menyusun  rekomendasi  hasil  pengawasan

                                                    pemanfaatan kawasan konservasi;

                                              7.    melakukan  pengawasan  penggunaan  bahan
                                                    peledak,  bahan  beracun,  dan/atau  bahan  lain

                                                    yang merusak ekosistem terumbu karang;

                                              8.    melakukan  pengawasan  penambangan  pasir
                                                    yang  secara  teknis,  ekologis,  sosial,  dan/atau

                                                    budaya  menimbulkan  kerusakan  lingkungan
                                                    dan/atau  pencemaran  lingkungan  dan/atau

                                                    merugikan masyarakat sekitarnya;

                                              9.    melakukan  pemeriksaan  keberadaan  instalasi
                                                    pengolahan  air  limbah  pada  usaha  di  bidang

                                                    Kelautan;

                                              10.  menyiapkan  peta  kerawanan,  gangguan,  dan
                                                    ancaman  di  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan  Pulau-

                                                    Pulau Kecil;
                                              11.  melakukan  pendampingan  proses  penyelesaian

                                                    penanganan  perkara  Tindak  Pidana  di  bidang

                                                    pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau
                                                    kecil berdasarkan perintah penyidik;

                                              12.  melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau

                                                    operasi  intelijen  dalam  kegiatan  pemanfaatan
                                                    ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

                                              13.  melakukan  tindakan  paksaan  pemerintah  dan

                                                    sanksi administratif;
   1153   1154   1155   1156   1157   1158   1159   1160   1161   1162   1163