Page 1165 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 511 -22-

6. dokumen rekomendasi hasil pengawasan
pemanfaatan kawasan konservasi;

7. laporan pengawasan penggunaan bahan peledak,
bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak

ekosistem terumbu karang;

8. laporan pengawasan penambangan pasir yang
secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya

menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau

pencemaran lingkungan dan/atau merugikan
masyarakat sekitarnya;

9. dokumen pemeriksaan keberadaan instalasi

pengolahan air limbah pada usaha di bidang
Kelautan;

10. dokumen peta kerawanan, gangguan, dan ancaman

di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
11. laporan pendampingan proses penyelesaian

penanganan perkara Tindak Pidana di bidang

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
berdasarkan perintah penyidik;

12. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau
operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang

laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

13. dokumen tindakan paksaan pemerintah dan sanksi
administratif;

14. laporan pengawalan tersangka dan barang bukti

Tindak Pidana Kelautan; dan
15. dokumen pemeriksaan materi teknis/substansi

teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Pengawas

Kelautan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1), Asisten Pengawas Kelautan yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan