Page 1193 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1193

2022, No. 511                              -50-





                                                                   Pasal 54
                                   Hubungan  kerja  antara  Instansi  Pembina  dengan  organisasi

                                   profesi  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas  Kelautan
                                   bersifat  koordinatif  dan  fasilitatif  untuk  penyelenggaraan

                                   tugas  dan  fungsi  pembinaan  Jabatan  Fungsional  Asisten

                                   Pengawas Kelautan.


                                                                   Pasal 55

                                   Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pembentukan
                                   organisasi  profesi  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas

                                   Kelautan  serta  hubungan  kerja  Instansi  Pembina  dengan

                                   organisasi  profesi  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas
                                   Kelautan       diatur     dengan       Peraturan       Menteri       yang

                                   menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan

                                   dan perikanan.


                                                                   BAB XVI

                                                          KETENTUAN LAIN-LAIN


                                                                   Pasal 56
                                   (1)  Asisten  Pengawas  Kelautan  yang  bertugas  di  daerah

                                        terdepan/terluar/terpencil,  dapat  diberikan  tambahan

                                        Angka  Kredit  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  Angka
                                        Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

                                        tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

                                   (2)  Pemberian        tambahan       Angka      Kredit     sebagaimana
                                         dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan

                                         tugas di daerah terdepan/terluar/terpencil.
                                   (3)  Ketentuan  mengenai  kriteria  dan  penetapan  daerah

                                         terdepan/terluar/terpencil  sebagaimana  dimaksud  pada

                                         ayat  (1)  lebih  lanjut  ditetapkan  oleh  pimpinan  instansi
                                         pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

                                         undangan.
   1188   1189   1190   1191   1192   1193   1194   1195   1196   1197   1198