Page 1208 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1208

BERITA NEGARA


                              REPUBLIK INDONESIA


               No. 512, 2022                     KEMENPAN-RB.  Penyuluh  Perikanan.  Jabatan
                                                 Fungsional. Pencabutan.


                     PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
                                 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

                                               NOMOR 18 TAHUN 2022

                                                        TENTANG
                                 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN



                                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                     MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
                                         BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,




               Menimbang        :  a.    bahwa      penyuluhan       perikanan       merupakan       upaya

                                         peningkatan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap

                                         pelaku  utama  dan/atau  pelaku  usaha  kelautan  dan
                                         perikanan  untuk  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi

                                         usaha,     pendapatan,       dan     kesejahteraannya,        serta
                                         meningkatkan  kesadaran  dalam  pelestarian  fungsi

                                         lingkungan hidup;

                                   b.    bahwa  untuk  pengembangan  karier  dan  peningkatan
                                         profesionalisme  pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai

                                         ruang  lingkup,  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang

                                         dalam penyuluhan perikanan, serta untuk meningkatkan
                                         kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional

                                         Penyuluh Perikanan;

                                   c.    bahwa  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
                                         Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan

                                         Fungsional  Penyuluh  Perikanan  dan  Angka  Kreditnya

                                         sudah  tidak  sesuai  perkembangan  hukum  sehingga
                                         perlu diganti;
   1203   1204   1205   1206   1207   1208   1209   1210   1211   1212   1213