Page 1222 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 512
-15-

(2) Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai

Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), meliputi:
a. Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan identifikasi bahan penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

2. dokumen analisis Programa Penyuluhan Perikanan

kecamatan;
3. laporan identifikasi bahan penyusunan peta sentra

usaha dan/atau potensi usaha kelautan dan

perikanan di wilayah kerja penyuluhan;
4. laporan pendaftaran dan/atau pemutakhiran data

Pelaku Usaha non perseorangan sektor kelautan dan
perikanan;

5. dokumen profil Koperasi sektor kelautan dan

perikanan;
6. dokumen profil gabungan kelompok perikanan

sektor kelautan dan perikanan;

7. dokumen rekomendasi peningkatan kelas
kemampuan Kelompok Kelas Lanjut ke Kelompok

Kelas Madya;