Page 1290 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 513 -22-

(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh
Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja

pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi
dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan

manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh
Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

a. SKP; dan

b. Perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf I
Umum

Pasal 21
(1) Asisten Penyuluh Perikanan wajib menyusun SKP setiap

awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Asisten Penyuluh

Perikanan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan.
(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian

kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan

kinerja unit kerja.

Pasal 22

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas

tambahan.