Page 1303 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1303

2022, No. 513
                                                          -35-




                                   (5)  Program       pengembangan          kompetensi        sebagaimana
                                         dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:

                                         a.   pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
                                         b.   seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi

                                              banding lapangan;

                                         c.   pelatihan  teknis/magang  dibidang  kelautan  dan
                                              perikanan;

                                         d.   pelatihan  manajerial/sosio  kultural  terkait  tugas

                                              jabatan fungsional asisten penyuluh perikanan; atau
                                         e.   Kegiatan  lain  yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang

                                              menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

                                              kelautan dan perikanan.
                                   (6)  Ketentuan       lebih    lanjut     mengenai      pelatihan      dan

                                         pengembangan  kompetensi  serta  pedoman  penyusunan

                                         analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten
                                         Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

                                         (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  peraturan  menteri  yang

                                         menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
                                         kelautan dan perikanan.



                                                                 BAB XII
                                                    PEMBERHENTIAN DARI JABATAN


                                                                   Pasal 46

                                   (1)  Asisten      Penyuluh       Perikanan       diberhentikan        dari

                                         jabatannya apabila:
                                         a.   mengundurkan diri dari jabatan;

                                         b.   diberhentikan sementara sebagai PNS;
                                         c.   menjalani cuti di luar tanggungan negara;

                                         d.   menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

                                         e.   ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
                                              Asisten Penyuluh Perikanan; atau

                                         f.   tidak memenuhi persyaratan jabatan.

                                   (2)  Pengunduran  diri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
                                         huruf  a  dapat  dipertimbangkan  dalam  hal  memiliki

                                         alasan  pribadi  dan  tidak  mungkin  untuk  melaksanakan

                                         tugas Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.
   1298   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305   1306   1307   1308