Page 1362 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 44 -

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK dilakukan
secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan

transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

meliputi:

a. SKP; dan

b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23
(1) APJK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja APJK berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit

dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.