Page 1503 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1503

SALINAN












                        PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

                                               NOMOR 82 TAHUN 2020

                                                        TENTANG
                                        JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR



                                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,




               Menimbang        :  a.    bahwa  untuk  pengembangan  karier  dan  peningkatan
                                         profesionalisme  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mempunyai

                                         ruang  lingkup,  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang
                                         untuk  melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan

                                         pelaksanaan  dan  pengembangan  pelatihan,  serta  untuk

                                         meningkatkan  kinerja  organisasi,  perlu  ditetapkan
                                         Jabatan Fungsional Instruktur;

                                   b.    bahwa  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur

                                         Negara  Nomor  36/KEP/M.PAN/3/2003  tentang  Jabatan
                                         Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak

                                         sesuai     dengan      ketentuan       peraturan       perundang-
                                         undangan       dan     perkembangan         jabatan     fungsional

                                         sehingga perlu diganti;

                                   c.    bahwa       berdasarkan         pertimbangan         sebagaimana
                                         dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

                                         Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
   1498   1499   1500   1501   1502   1503   1504   1505   1506   1507   1508