Page 1577 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1577

- 65 -




                                                                                                                                                         ANGKA        PELAKSANA
                          NO     TUGAS POKOK             UNSUR           SUB-UNSUR         URAIAN KEGIATAN/TUGAS            HASIL KERJA/OUTPUT
                                                                                                                                                         KREDIT        KEGIATAN
                           1            2                  3                  4                        5                               6                    9              10
                                                                                         4  Membangun Jejaring Lintas    Laporan Jejaring Pelatihan        0,10         Ahli Madya
                                                                                            Sektor Kementerian/Lembaga   Kerja  Lintas Sektor
                                                                                            Dalam Hal Pelatihan Kerja    Kementerian/Lembaga dalam
                                                                                            dalam Skala Nasional         Skala Nasional
                                                                                         5  Membangun Jejaring Lintas    Laporan Jejaring Pelatihan        0,21        Ahli Utama
                                                                                            Sektor Kementerian/Lembaga   Kerja  Lintas Sektor
                                                                                            Dalam Hal Pelatihan Kerja    Kementerian/Lembaga dalam
                                                                                            Dalam Skala Internasional    Skala Internasional
                                                                                         6  Menganalisis Perangkat       Naskah/Laporan Analisa            0,11         Ahli Madya
                                                                                            dan/atau Hasil Evaluasi      Perangkat atau Naskah/Laoran
                                                                                            Pembelajaran                 Hasil Evaluasi Pembelajaran

                                                                                         7  Mengevaluasi Sistem Pelatihan  Naskah/Laporan Telaah, atau     0,11        Ahli Utama
                                                                                            yang Berlaku Terhadap Sistem  naskah/Laporan Evaluasi
                                                                                            Penyelenggaraan yang Telah   Sistem Pelatihan yang Berlaku
                                                                                            Dilaksanakan
                                                                                         8  Pembaharuan/ Penyempurnaan Purwarupa (Prototipe) atau          0,11         Ahli Madya
                                                                                            Sistem Informasi Pelatihan   laporan Pembaharuan atau
                                                                                                                         Penyempurnaan Sistem
                                                                                                                         Informasi Pelatihan
                                                                                         9  Membuat Uraian Kompetensi    Naskah atau Laporan Uraian        0,12        Ahli Utama
                                                                                            Baku Berdasarkan Analisis    Kompetensi Baku Berdasarkan
                                                                                            Suatu Jabatan Tertentu yang   Analisis Suatu Jabatan yang
                                                                                            Harus Dikuasai oleh Tenaga   Harus Dikuasai oleh Tenaga
                                                                                            Kerja Dalam Jabatan Tertentu   Kerja


                                                                                                                                 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                               DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,


                                                                                                                                                                ttd



                                                                                                                                               TJAHJO KUMOLO
   1572   1573   1574   1575   1576   1577   1578   1579   1580   1581   1582