Page 267 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik