Page 297 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 32 -

18. laporan kajian potensi jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak/Pendapatan Asli Daerah Unit Pelaksana

Teknis Pusat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah
bidang perikanan tangkap;

19. laporan kajian kondisi ekosistem Perairan Pedalaman;

20. laporan kajian kondisi habitat penting Sumber Daya
Ikan (SDI) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

21. laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan

Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Pedalaman;
22. laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan

Sumber Daya Ikan (SDI) di Laut Teritorial dan

Perairan Kepulauan;
23. rekomendasi persetujuan prinsip penggunaan lahan

dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan;

24. rekomendasi skala prioritas pembangunan atau
pengembangan pelabuhan perikanan;

25. laporan analisis produktifitas nelayan;

26. laporan analisis tingkat pendapatan nelayan;
27. laporan penilaian Penilaian indikator Ecosystem

Approach to Fisheries Management (EAFM);

28. laporan hasil inisiasi penyusunan kajian stok sumber
daya ikan;

29. laporan evaluasi alokasi sumber daya ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(WPP-NRI);

30. laporan evaluasi peluang alokasi usaha perikanan
tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia (WPP-NRI);

31. laporan evaluasi rekomendasi peluang alokasi usaha
penangkapan ikan di Pusat dan Daerah;

32. laporan evaluasi produktifitas kapal perikanan;
33. laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan

usaha perikanan tangkap;

34. laporan evaluasi pembentukan kelembagaan
pelabuhan perikanan;

35. laporan evaluasi penetapan klasifikasi pelabuhan

perikanan; dan