Page 3 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 3

SALINAN















                        PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

                                               NOMOR 31 TAHUN 2019
                                                        TENTANG

                                  JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR


                                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

                                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



               Menimbang        :   a.   bahwa  untuk  pengembangan  profesionalisme  Pegawai

                                         Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang analisis

                                         dan  pengelolaan  perikanan  budidaya,  dan  untuk
                                         meningkatkan  kinerja  organisasi,  perlu  ditetapkan

                                         Jabatan Fungsional Analis Akuakultur;

                                   b.    bahwa       berdasarkan         pertimbangan         sebagaimana
                                         dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan

                                         Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
                                         Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur;



               Mengingat        :   1.   Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang
                                         Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

                                         2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

                                         Indonesia  Nomor  4433),  sebagaimana  telah  diubah
                                         dengan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang

                                         Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004

                                         tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   1   2   3   4   5   6   7   8