Page 308 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 43 -

BAB XI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,

pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai

dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit,
setiap Pengelola Produksi Perikanan Tangkap wajib

mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap.

BAB XII
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29
Usul penetapan Angka Kredit Pengelola Produksi Perikanan

Tangkap diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang

membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/
Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi Perikanan Tangkap untuk angka kredit