Page 620 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 35 -

hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang

ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka

Kredit, setiap Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus
mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian

dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar
rekapitulasi bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur
Mutu Hasil Perikanan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT

YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30
Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan

diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil
Perikanan Ahli Madya dan Inspektur Mutu Hasil

Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang

kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan