Page 626 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 41 -

Pasal 38
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;
b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan; dan

c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur lebih lanjut oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan

Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 39

(1) Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari
jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,

dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali

sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia