Page 64 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 64

- 62 -



                                                                   Pasal 66
                                   Pembentukan  Organisasi  Profesi  sebagaimana  dimaksud

                                   dalam  Pasal  55  ayat  (3)  dilaksanakan  paling  lama  5  (lima)
                                   tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



                                                                   Pasal 67
                                   (1)  Petunjuk      pelaksanaan        Jabatan      Fungsional      Analis

                                        Akuakultur  diatur  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian

                                        Negara.
                                   (2)  Petunjuk  teknis  Jabatan  Fungsional  Analis  Akuakultur

                                        diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.


                                                                   Pasal 68

                                   Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  ketentuan

                                   mengenai pengawasan perikanan bidang pembudidayaan ikan
                                   dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara

                                   dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  01  Tahun  2011  tentang

                                   Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
                                   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri

                                   Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

                                   Nomor  47  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
                                   Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

                                   Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
                                   Pengawas  Perikanan  dan  Angka  Kreditnya  (Berita  Negara

                                   Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  1872),  dicabut  dan

                                   dinyatakan tidak berlaku.


                                                                   Pasal 69

                                   Peraturan      Menteri      ini   mulai     berlaku     pada      tanggal
                                   diundangkan.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69