Page 779 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 60 -

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KEDALAM JABATAN LAIN, LARANGAN

RANGKAP JABATAN, DAN PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

APHP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan

pencapaian kinerja organisasi, APHP dilarang rangkap
Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional APHP yang bertanggung jawab untuk

menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
APHP;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

APHP;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis Jabatan Fungsional APHP;