Page 820 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 820

- 87 -

                                                                                                             LAMPIRAN VIII
                                                                                                             PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                             DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                             NOMOR 55 TAHUN 2020
                                                                                                             TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN



                                           JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
                                          JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR



                                                                                                  JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
                                                                                        JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN
                                          TUGAS JABATAN
                                                                                        AHLI MUDA                           AHLI MADYA                          AHLI UTAMA
                                                                                    III/c          III/d         IV/a           IV/b           IV/c          IV/d           IV/e


                         Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil
                         kelautan dan perikanan untuk penguatan daya                 100           100            150            150           150            200           200
                         saing produk kelautan dan perikanan di dalam
                         maupun di luar negeri.





                                                                                                                       MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                     DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



                                                                                                                                                ttd



                                                                                                                                        TJAHJO KUMOLO
   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825